Kemenpora Mengadakan Rapat Pembahasan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua

Diterbitkan tanggal 15-10-2019

Jakarta, Selasa (15/10/2019) Biro Humas dan Hukum melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaran Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua 

Sekretaris Kementrerian Pemuda dan Olahraga, Gatot S Dewo Broto selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa ada dua hal penting yang akan di bahas dalam rapat kali ini yaitu mengenai kelanjutan Finalisasi Instruksi Presiden terkait Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua dan perubahan atas penamaan/judul Rancangan Instruksi Presiden tersebut.

Lebih lanjut Gatot menyampaikan bahwa untuk jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan tetap disesuaikan dengan hasil rapat terbatas yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019. Sesuai hasil rapat terbatas tersebut juga disepakati pengurangan kabupaten/kota tempat penyelenggaraan PON XX di Provinsi Papua. Untuk itu, substansi Rancangan Instruksi Presiden ini perlu disesuaikan dengan hasil rapat terbatas tersebut, kata Seskemenpora.

Kaitannya dengan kesiapan penyelenggaraan Pekan Paralimpik XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua, Gatot menyampaikan akan segera mengirimkan surat kepada Gubernur Provinsi Papua untuk untuk mengkonfirmasi kesiapan Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelenggarakan Pekan Paralimpik XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

Rapat ini telah menyepakati Rancangan Instruksi Presiden untuk kemudian akan disempurnakan kembali setelah Kemenpora mendapatkan konfirmasi dari Pemerintah Provinsi Papua terkait dengan kesiapan penyelenggaraan Pekan Paralimpik XVI Tahun 2020. Khusus untuk kesiapan seluruh venue dan akomodasi sudah tidak ada kendala dan diperkirakan dapat diselesaikan tepat waktu.

Hadir dalam rapat, Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan KemenkoPMK, perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perwakilan Kementerian Sekretariat Negara, perwakilan Kementerian Keuangan, Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, dan unit teknis terkait di Kementerian Pemuda dan Olahraga.