JDIH KEMENPORA

Berita Hukum

Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) Disempurnakan

Sabtu, 12 Januari 2019

Jakarta, (11/01),-Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melalui Asisten Deputi Olahraga Prestasi bersama Biro Humas dan Hukum, Inspektorat Kemenpora dan Sekretariat Kedeputian Peningkatan Prestasi Olahraga melakukan rapat pembahasan untuk merevisi/menyempurnakan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017 beserta Perubahannya guna menyesuaikan dengan semangat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga serta mencermati kembali materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

 

 

Kemenpora Bahas Usulan Rancangan Instruksi Presiden

Jumat, 28 Desember 2018

Jakarta, (28/12),- Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Biro Humas dan Hukum bersama Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan Rapat koordinasi dan klarifikasi mengenai usulan Rancangan Instruksi Presiden untuk memperkuat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua, di Hotel Century Atlet. 

 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga

Jumat, 28 Desember 2018

Jakarta, (28/12),-Kementerian Hukum dan HAM, menggelar Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tunjangan Kinerja di Kemenpora, Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang layanan Informasi Publik dan Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

 

Kunjungan Biro Humas dan Hukum ke KONI Kota Semarang

Senin, 17 Desember 2018

Semarang, (17/12),- Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Biro Humas dan Hukum melakukan diskusi bersama Jajaran KONI Kota Semarang berkaitan dengan permohonan penjelasan kedudukan hukum (legal standing) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang duduk pada kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) beserta peraturan pelaksanaannya.

Penilaian Kepuasan Layanan

Berikan Penilaian Anda atas Layanan JDIH KEMENPORA