JDIH KEMENPORA

Berita Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga

Jumat, 28 Desember 2018

Jakarta, (28/12),-Kementerian Hukum dan HAM, menggelar Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tunjangan Kinerja di Kemenpora, Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang layanan Informasi Publik dan Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

 

Kunjungan Biro Humas dan Hukum ke KONI Kota Semarang

Senin, 17 Desember 2018

Semarang, (17/12),- Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Biro Humas dan Hukum melakukan diskusi bersama Jajaran KONI Kota Semarang berkaitan dengan permohonan penjelasan kedudukan hukum (legal standing) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang duduk pada kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) beserta peraturan pelaksanaannya.

Kemenpora Bahas Naskah Akademik RUU Sistem Keolahragaan Nasional

Kamis, 13 Desember 2018

Jakarta, (13/12),- Biro Humas dan Hukum menggelar rapat pembahasan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) bersama Asisten Deputi Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kemenkeu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan jajaran Internal Kemenpora, Kamis siang di Golden Boutique Hotel Angkasa, Gunung Sahari, Jakarta Pusat.

 

 

Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Kemenpora siapkan Rancangan Permenpora tentang Pengendalian Gratifikasi

Kamis, 13 Desember 2018

Tangerang, (12/12),- Kepala Biro Humas dan Hukum didampingi Kepala Bagian Hukum menyampaikan materi berkaitan dengan penyusunan  Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemenpora sebagai tindaklanjut dari saran dan masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merevisi Peraturan Menteri Nomor 0417 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenpora.

 

 

 

 

Penilaian Kepuasan Layanan

Berikan Penilaian Anda atas Layanan JDIH KEMENPORA